Maraknya Beras Oplosan, LPKNI: Polisi Juga Harus Ikut Serta Mengawasi dan Menindak

118
Contoh beras yang ditemukan di salah satu gudang beras yang ada di kota Jambi tidak mencantumkan izin dan kode produksi secara jelas

Maraknya peredaran beras oplosan yang mengandung pemutih dan beras yang tidak layak dikonsumsi beredar di pasaran akhir-akhir ini membuat Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) berang.

Hal tersebut dikarenakan beras yang mengandung pemutih, beras plastik, beras oplosan dan beras yang tidak layak dikonsumsi dalam jangka panjang dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya, bahkan bisa berujung pada kematian.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, melalui jumpa pers pada Sabtu (22/7) mengatakan bahwa tim nya telah turun langsung ke lapangan meninjau gudang distributor dan produsen beras yang ada di kota Jambi. Ia mengatakan bahwa tim nya banyak menemukan kemasan beras yang tidak mencantumkan izin edar dan izin dari BPPOM.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia pada barang jelas menegaskan bahwa produsen jelas wajib untuk mencantumkan seluruh data lengkap izin produksi nya pada produk tersebut,” ujar Kurniadi.

Ia juga mengatakan bahwa pencantuman identitas usaha dan izin produksi tersebut guma menjamin kemanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Jika produk tersebut tidak mencantumkan kode produksi ataupun identitas usaha nya, jelas saja hal tersebut selain menyalahi peraturan dan juga dapat menimbulkan dampak kecemasan dikalangan masyarakat.

Konferensi pers di kantor pusat LPKNI pada Sabtu (22/7) sore

Saat ditanyai langkah selanjutnya yang akan dilakukan LPKNI dalam mencegah maraknya peredaran beras tanpa izin edar, Kurniadi mengatakan bahwa pihaknya akan menyurati Polda Jambi untuk mendesak Kapolda segera menurunkan satgas pangan yang telah ditunjuk pada setiap polda dan polresta di setiap masing-masing daerah.

“Di Jambi ini sendiri banyak sekali ditemukan beras produksi lokal yang tidak mencantumkan secara jelas kode produksi dan izin edar ny. Sebut saja Sri Murti yang berada di kawasan pasar Jambi,” jelasnya dihadapan media.

“Disini bukan hanya dari pihak kepolisian saja yang bertanggung jawab. Namun dari instansi pemerintah seperti BPPOM juga wajib untuk melakukan monitoring dalam meminimalisir peredaran beras tidak layak dikonsumsi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Permentan Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/10/2008 jelas menerengkan bahwa setiap pelaku usaha beras wajib untuk mengikuti pengujian beras di laboratorium guna memastikan beras tersebut bebas dari cemaran kimia, biologi, fisika dan cemaran berbahaya lainnya,” tambah Kurniadi.

Kurniadi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi hendaknya lebih cerdas dan selektif dalam memilih produk yang benar-benar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Produk pangan segar seperti beras memiliki ciri-ciri kode produksi resmi seperti nomor pendaftaran produk yang terdiri dari 17 digit angka yang dipisah dengan tanda strip (-) pada setiap 4 digit kelompoknya. Yang mana kolom 4 digit pertama menjelaskan nomor urut provinsi, kabupaten atau kota pendaftaran. Pada kolom 5 digit kedua menerangkan kode komoditi yang diproduksi. Kolom 2 digit ketiga menunjukkan asal barang tersebut apakan produksi eksport, import ataupun produk yang hanya dijual di dalam negeri. Sedangkan untuk kolom terakhir menerangkan bulan dan tahun izin tersebut dikeluarkan.

“Kami dari LPKNI yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen terus akan bekerja keras untuk bekerja dan mendesak pihak terkait dalam menindak pelaku usaha nakal yang dapat merugikan konsumen,” tutupnya. (*)

Facebook Comments
BAGIKAN