Mewujudkan Pilkada Damai dan Bermoral

166
Penulis: Iin Habibi (Ketua Komunitas Muda Anti Golput)

JC, Jambi – Sesuai prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyat  yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan Pemilu harus dikembalikan pada rakyat sebagai penentu. Tujuan  Pemilu (general  election)  menurut  Jimmly Asshiddiqie (2000:87) dirumuskan dalam empat bagian, yakni memungkinkan  terjadinya  pemilihan  kepemimpinan  pemerintahan  secara  tertib  dan damai, memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Demikian  juga  pemilihan  umum  bagi  kepala  daerah  (Pilkada),  merupakan  amanat konstitusi  yang  harus  dilaksanakan  demi  berlakunya  dinamika  kebangsaan  yang  wajar  melalui mekanisme  yang  telah  ditentukan.  Pilkada  adalah   proses  yang  elegan  dalam  rangka memilih  kepala  daerah  dalam  satuan  wilayah  demi  terselenggaranya  proses-proses  kebangsaan dalam skala daerah.

Dengan demikian Pilkada selayaknya diselenggarakan dalam suasana yang aspiratif,  tenang,  damai,  rasional,  bebas,  terbuka  dan  akuntabel.  Sehingga  pemimpin  yang dihasilkan  memiliki  integritas  yang  kuat  di  hadapan  masyarakat  pemilih  dan  memperoleh legitimasi yang kuat dalam menjalankan kepemimpinannya.

Sedangkan  fungsi  pemilihan  umum  sebagai  alat  demokrasi  yang  digunakan  untuk  mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia demi untuk mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  (Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia)  (Kansil:2000).

Karenanya dapat disimpulkan   produk  pemilihan umum  adalah  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  masyarakat  pemilih.  Dalam  kerangka  itu,  maka pemilihan  umum  dalam  berbagai  tingkatannya  harus  dijalankan  dengan  keadaan  yang memungkinkan  tercapainya  stabilitas  pelaksanaan  demokrasi  dan pencapaian keadilan dan kemakmuran.

Pilkada Serentak 2017 di seluruh Indonesia yang ditetapkan pada 15 Februari 2017 akan diikuti sekitar 101 daerah, dengan rincian pilkada tingkat provinsi ada 7 daerah, Pilkada Kabupaten ada 76 daerah dan pilkada kota sekitar 18 daerah. Pada saat ini masing-masing calon yang akan bertarung pada pilkada serentak, sudah diketahui baik yang maju melalui jalur partai maupun maju melalui jalur independen.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten yang ikut dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017,yang memiliki  jumlah DPT sebanyak 266.532 tersebut terdiri dari136.548 pemilih laki-laki dan 129.984 pemilih perempuan. Dengan rincian terbanyak di Kecamatan Sungai Gelam sebanyak 45.632 pemilih, lalu Kecamatan Jambi Luar Kota sebanyak 42.072, Kecamatan Kumpeh Ulu 35.779, Kecamatan Sekernan 31.198, Kecamatan Mestong 28.021, Kecamatan Sungai Bahar 19.317, Kecamatan Kumpeh 17.433, Kecamatan Maro Sebo 14.901, Kecamatan Bahar Selatan 12.219, Kecamatan Taman Rajo 9.762 dan Kecamatan Bahar Utara sebanyak 9.568 pemilih.

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai Putra daerah saya mengedepankan netralitas dalam Pilkada. Proses pilkada di Muaro Jambi perlu dikawal baik oleh  berbagai pihak tertuma : “Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Prempuan, Tokoh Adat, tokoh muda dan Masyarakat pada umumnya.

keempat kandidat yang bertarung dalam pilkada serentak 2017  ini adalah Putra dan Putri daerah terbaik yang sedang maju dan sama-sama memiliki niat yang baik untuk memajukan Kabupaten Muaro Jambi, maka dukungan perlu diberikan dan perlu dikawal baik tanpa saling menjatuhkan sesama pihak pendukung demi mewujudkan demokrasi yang adil, jujur  dan transparan menghindari konflik dari para kandidat dan para pendukungnya. Dan perlu sadar bahwa para pendukung kandidat biarkan rakyat memilih dengan suara hati nurani masyarakat setempat.

Para kandidat dalam pembukaan kampanye damai 24 November lalu, sudah menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaran pilkada akan berjalan damai dan aman. Sementara  itu setiap kandidat sudah menawarkan program kerja setelah terpilh menjadi Bupati dan Wakil Bupati, sehingga berharap kandidat pun menjaga pilkada dalam kondisi yang damai, bermartabat serta Profesional dalam menerima kenyataan kalah dan menang dalam persaingan merebutkan kemenangan. Untuk itu,  Para pendukung juga perlu menghormati dan menghargai satu pendukung dengan pendukung lainnya supaya berjalan aman, lancar dan damai dalam Pilkada.

Bagi para intelektual muda terutama Mahasiswa,siswa dan siswi juga harus berperan aktif melibatkan diri dalam pelaksanaan pilkada dengan bersikap netralitas dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, masyrakat menjadi penentu dalam pemerintahan maka partisipasi mereka menjadi sangat penting, sehingga mampu terwujud Pilkada yang damai dan bermoral untuk memilih pemimpin sebagaimana yang kita harapkan. Penulis: Iin Habibi (Ketua Komunitas Muda Anti Golput)

Facebook Comments
BAGIKAN